Proses seleksi komisioner Komisi Pemilihan Umum akan kembali digelar dalam waktu dekat.

Sejumlah pihak mempertanyakan peluang anggota KPU saat ini yang terseret perkara ijazah untuk mendaftar kembali.

Belum Ada Aturan yang Melarang

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menyatakan belum ada regulasi yang melarang eks penyelenggara pemilu dengan sanksi etik mendaftar lagi.

Kondisi tersebut dinilai sebagai bentuk kekosongan hukum dalam sistem kepemiluan saat ini.

Putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga belum mengikat penilaian presiden maupun DPR.

Penilaian Diserahkan ke Pansel

Pencalonan kembali komisioner yang pernah melanggar etik akan diserahkan kepada Panitia Seleksi.

Pansel bersama DPR nantinya akan menilai kualitas, integritas, serta tingkat pelanggaran etik yang pernah dilakukan.

Sebelumnya, DKPP telah menerima total lima aduan terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat cawapres.

Rincian Aduan dan Mekanisme DKPP

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menerima total lima aduan berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan keabsahan syarat cawapres Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Aduan tersebut datang dari berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, hingga tokoh dan organisasi kemasyarakatan yang mengadukan ketua serta anggota Komisioner KPU.

Dalam pedoman beracara DKPP, sebuah aduan harus melalui proses verifikasi administrasi untuk pemeriksaan formil kelengkapan persyaratan laporan.

Tahap selanjutnya adalah verifikasi materiel guna memeriksa alat bukti dan relevansinya terhadap pokok pengaduan dugaan pelanggaran kode etik.

Persoalan mekanisme penegakan dan implikasi sanksi etik tersebut kini juga sedang didalami lebih lanjut melalui Panitia Kerja di Komisi II DPR.