Dewan Ekonomi Nasional dijadwalkan menggelar rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Imigrasi Yusril Ihza Mahendra.

Pertemuan tersebut diadakan untuk mendiskusikan wacana perubahan definisi tindak pidana korupsi yang sebelumnya sempat dilontarkan oleh pimpinan badan tersebut.

Yusril menyatakan kesediaannya untuk hadir guna memberikan penjelasan mendalam mengenai berbagai regulasi yang berlaku.

Ia menilai pemahaman terhadap sejarah penyusunan undang-undang serta konvensi PBB terkait pemberantasan rasuah sangat diperlukan.

Menurut Yusril, gagasan yang disampaikan oleh pihak dewan masih berupa garis besar dan belum masuk ke dalam detail teknis.

Penyesuaian aturan tersebut harus dikaji secara serius dengan mempertimbangkan keselarasan bersama konvensi internasional yang ada.

Ia pun mengenang pengalamannya saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman ketika proses perubahan undang-undang terkait dilakukan.

Selain itu, dirinya juga pernah menandatangani dokumen konvensi PBB tersebut di New York pada tahun 2003 silam.

Setiap rencana revisi regulasi harus didasari pemahaman utuh agar evaluasi aturan dapat berjalan secara objektif.

Pihak yang ingin melakukan perubahan maupun mempertahankan aturan lama diminta untuk berpikir secara bijak dan hati-hati.