Organisasi Keluarga Besar Putra Putri Polri mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas aksi anarkis dalam demonstrasi.

Desakan tersebut disampaikan menyusul insiden penyerangan terhadap sebuah truk pengendali massa di kawasan Dago-Sulanjana.

Kendaraan operasional kepolisian itu dilaporkan diserang menggunakan batu, petasan, kembang api, hingga bom molotov oleh massa.

Tiga anggota kepolisian dikabarkan mengalami luka-luka akibat insiden kericuhan yang terjadi pada Selasa malam tersebut.

Ketua Umum KBPP Polri menyatakan bahwa tindakan kekerasan dan perusakan fasilitas umum tidak dapat dibenarkan.

Ia menilai bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang harus dihormati oleh semua pihak.

Namun, hak tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk melakukan tindakan anarkis ataupun menyerang aparat di lapangan.

Pihaknya meminta kepolisian menindak pihak yang bertanggung jawab melalui pengumpulan alat bukti yang valid.

Penanganan demonstrasi ke depan juga dinilai perlu diperkuat melalui deteksi dini serta koordinasi lintas sektor.

Langkah antisipatif itu penting untuk mencegah potensi kericuhan tanpa harus membatasi ruang aspirasi masyarakat.

Aparat keamanan juga diingatkan agar tetap bersikap profesional dan proporsional dalam mengamankan aksi unjuk rasa.

Setiap tindakan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas serta berlandaskan ketentuan peraturan yang berlaku.