Bank Indonesia mencatat transaksi Quick Response Code Indonesian Standard mengalami pertumbuhan sebesar 75,80 persen secara tahunan pada kuartal III 2026.

Perkembangan tersebut didorong oleh peningkatan jumlah pengguna serta merchant yang menggunakan layanan sistem pembayaran tersebut di seluruh wilayah Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan rincian data tersebut dalam keterangan resminya pada Rabu (21/10/2026).

Jumlah pengguna layanan ini tercatat telah mencapai 70,6 juta orang dengan total merchant penerima pembayaran sebanyak 49,4 juta.

Meskipun mencatatkan angka yang tinggi, laju pertumbuhan tersebut mengalami pelambatan apabila dibandingkan dengan capaian pada periode sebelumnya.

Pada kuartal III 2025, pertumbuhan transaksi tercatat mencapai 147,65 persen dan berlanjut pada angka 100,12 persen di kuartal II 2026.

Selain layanan tersebut, volume transaksi pembayaran digital secara keseluruhan mencapai 18,09 miliar transaksi pada periode kuartal III 2026.

Angka tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan sebesar 39,24 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Bank Indonesia, transaksi melalui kanal mobile payments mengalami peningkatan sebesar 45,55 persen secara tahunan.

Sementara itu, layanan transaksi internet payments tercatat tumbuh sebesar 14,26 persen pada kurun waktu yang sama.

Dari sektor infrastruktur pembayaran ritel, layanan BI-FAST membukukan sebanyak 1.631 juta transaksi dengan pertumbuhan 31,78 persen secara tahunan.

Nilai transaksi melalui layanan tersebut mencapai Rp4.049 triliun atau meningkat 33,91 persen dibandingkan kuartal III 2025.

Sebaliknya, nilai transaksi melalui Bank Indonesia Real Time Gross Settlement tercatat sebesar Rp53.817 triliun dengan kontraksi 4,62 persen secara tahunan.

Meskipun nilai transaksinya menurun, volume layanan tersebut mencapai 2,79 juta transaksi atau naik 1,31 persen secara tahunan.

Bank Indonesia juga menyiapkan agenda perluasan kerja sama pembayaran lintas negara pada kuartal IV 2026 untuk memperkuat digitalisasi.

Langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 yang sedang berjalan.

Perluasan kerja sama berikutnya mencakup penjajakan koridor baru melalui mekanisme sandboxing di Timor Leste dan Hong Kong.

Sebelumnya, penggunaan layanan lintas negara tersebut telah mencakup Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan China.