Kementerian Perindustrian mendorong evaluasi tarif antidumping keramik asal China dan penyelidikan terhadap produk dari India.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan langkah tersebut setelah bertemu dengan Asosiasi Industri Keramik Indonesia di Jakarta.

Evaluasi Tarif Impor dan Penyelidikan

Produk keramik dari China saat ini dikenai tarif antidumping sebesar 20%-25%.

Kemenperin juga meminta Komite Anti Dumping Indonesia meneliti dugaan praktik serupa pada produk keramik asal India.

Pemerintah membuka kemungkinan untuk mengkaji kembali besaran tarif yang berlaku berdasarkan hasil penyelidikan dan verifikasi.

Usulan tarif untuk produk yang terbukti melakukan dumping akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dalam pemeriksaan.

Kebutuhan Kepastian Pasokan Gas

Selain kebijakan impor, Kemenperin menyoroti kebutuhan industri terhadap pasokan gas yang terjamin dan harga kompetitif.

Kepastian energi diperlukan agar pelaku usaha dapat merencanakan kegiatan produksi dengan baik.

Ketua Umum ASAKI Edy Suyanto menyatakan alokasi gas untuk industri keramik telah ditetapkan sekitar 73% dari total kebutuhan.

Namun, gangguan pasokan selama September hingga Oktober meningkatkan biaya produksi perusahaan.

Industri penerima kebijakan harga gas bumi tertentu seharusnya memperoleh harga rata-rata US$8-US$8,5 per MMBTU.

Gangguan pasokan pada periode tersebut membuat rata-rata harga yang dibayar industri mencapai US$11 per MMBTU.

ASAKI meminta pemerintah memastikan pelaksanaan kebijakan alokasi gas berjalan konsisten agar pasokan terealisasi.

Kapasitas terpasang keramik nasional pada 2026 mencapai sekitar 686 juta meter persegi.

Tingkat utilisasi diproyeksikan naik dari 73% pada 2025 menjadi 75% pada 2026 dengan dukungan pasokan gas yang lancar.