Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2027 akan menggunakan acuan undang-undang ketenagakerjaan baru.

Beleid tersebut baru saja disahkan oleh DPR menjadi undang-undang pada 6 Oktober lalu.

Yassierli menjelaskan bahwa penentuan besaran kenaikan upah diputuskan oleh gubernur.

Keputusan gubernur tersebut didasarkan pada masukan Dewan Pengupahan Daerah serta hasil pembahasan di tingkat nasional.

Proses pembahasan tingkat nasional dimulai melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional.

Tahap berikutnya dilanjutkan di Dewan Pengupahan Nasional untuk membahas kebutuhan hidup layak sesuai amanat undang-undang.

Usulan kenaikan upah dari pihak buruh juga menjadi salah satu masukan yang dikaji.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5-9,5 persen.

Mereka juga menyiapkan aksi bergelombang di 38 provinsi pada 15-30 Oktober 2026 untuk mengawal kebijakan tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, formula penyesuaian upah mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu atau alfa sebesar 0,5-0,9.