Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan bahwa pihaknya belum bisa mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Kendala tersebut muncul karena aturan dalam KUHAP baru menetapkan bahwa pencekalan ke luar negeri hanya berlaku bagi pihak yang berstatus sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa dalam perkara dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Nusron masih berstatus sebagai saksi.

Sebelumnya, Nusron tercatat dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dari tim penyidik lembaga antirasuah tersebut karena berbagai alasan agenda.

Penyidik berencana untuk segera menjadwalkan ulang pemanggilan berikutnya terhadap pejabat tinggi negara tersebut dalam waktu dekat ini.

KPK berharap yang bersangkutan dapat bersikap kooperatif untuk hadir memenuhi panggilan serta memberikan keterangan yang dibutuhkan.

Dalam penanganan kasus pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk ini, KPK sebelumnya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini antara lain Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung serta politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq.

Selain itu, terdapat pula nama mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi yang turut terseret.

Empat tersangka lainnya mencakup Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri beserta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.

Berdasarkan keterangan KPK, Arif, Fahd, Erwin, dan Muhammad Fakhry disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.