Kejaksaan Tinggi Jawa Barat resmi melakukan penahanan terhadap Wakil Bupati Indramayu bernama Syaefudin.

Penahanan tersebut dilakukan setelah yang bersangkutan tersangkut kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Indramayu.

Politikus dari Partai Golkar itu keluar dari ruang penyidikan di Bandung dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah.

Perbuatan rasuah yang menjeratnya pada tahun anggaran 2022-2025 itu disebut menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp18,7 miliar.

Selain Syaefudin, tim penyidik kejaksaan turut menahan seorang pejabat lain berinisial IH yang bertindak sebagai Plt Sekretaris DPRD.

Sementara itu, satu tersangka lainnya berinisial AF tidak memenuhi panggilan karena sedang mengalami kecelakaan lalu lintas.

Pihak kejaksaan menitipkan kedua tersangka di Rutan Kebon Waru Bandung selama 20 hari ke depan hingga tanggal 9 November 2026.

Pemeriksaan kesehatan telah dilakukan sebelum penahanan dan keduanya dinyatakan berada dalam kondisi sehat untuk menjalani proses hukum.

Peran Tersangka dan Jeratan Hukum

Syaefudin ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya ketika menjabat sebagai Ketua DPRD Indramayu pada periode 2019 hingga 2024 yang lalu.

Atas perbuatan tersebut, para tersangka dijerat dengan ketentuan Pasal 603 Jo Pasal 20 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021.

Selain itu, mereka juga dijerat dengan ketentuan subsider Pasal 604 KUHP Jo Pasal 20 huruf c Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi demi mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang tengah disidik oleh aparat penegak hukum tersebut.