Ombudsman Republik Indonesia membeberkan adanya titik rawan maladministrasi yang berpotensi memicu korupsi di sektor pertanahan serta penanganan kebencanaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers di kantor lembaga negara tersebut, Jakarta.

Lembaga pengawas pelayanan publik ini menemukan ratusan aduan berulang terkait penundaan berlarut hingga penyimpangan prosedur di bidang pertanahan.

Sejumlah titik rawan yang dipetakan mencakup permintaan imbalan penerbitan sertifikat hingga manipulasi data penerima ganti kerugian tanah.

Atensi Kantor Pertanahan dan Pengawasan Bencana

Ombudsman menetapkan enam kantor pertanahan yang mendapat atensi tinggi akibat potensi maladministrasi layanan kepada masyarakat.

Kantor-kantor tersebut meliputi Kabupaten Serang, Kabupaten Bandung, Kota Tangerang, Kota Bekasi, Kabupaten Deli Serdang, serta Kota Ambon.

Selain pertanahan, pengawasan terhadap penanganan pascabencana di Flores, Nusa Tenggara Timur, turut mengungkap masalah validasi data bantuan.

Kendala serupa ditemukan pada pembangunan hunian sementara dan tetap serta pemulihan layanan publik bagi korban bencana alam.

Ombudsman mendorong kementerian serta instansi terkait untuk memperkuat keterbukaan informasi dan pengawasan ketat.