Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia memperbarui ketentuan warna pelat nomor kendaraan bermotor melalui Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021.

Aturan baru ini mulai berlaku secara bertahap sejak 5 Mei 2021 dan menggantikan regulasi sebelumnya yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 5 Tahun 2012.

Berdasarkan Pasal 45 regulasi tersebut, kendaraan sipil atau pribadi ditetapkan memakai pelat dasar putih dengan tulisan hitam.

Ketentuan pelat putih juga berlaku bagi badan hukum, Perwakilan Negara Asing, serta badan internasional.

Regulasi ini menetapkan pelat dasar kuning tulisan hitam untuk kendaraan umum.

Kendaraan instansi pemerintah atau Aparatur Sipil Negara menggunakan pelat dasar merah dengan tulisan putih.

Kendaraan di kawasan perdagangan bebas dengan fasilitas bebas bea masuk memakai pelat dasar hijau tulisan hitam.

Penerapan pelat dasar putih bagi kendaraan pribadi dilakukan secara nasional secara bertahap mulai tahun 2022.

Pada awal pemberlakuan, penggantian pelat difokuskan pada kendaraan baru serta kendaraan yang masa berlakunya telah habis.

Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus menyampaikan bahwa seluruh kendaraan pribadi memerlukan waktu lima tahun untuk bertransisi.

Proses peralihan tersebut diperkirakan membuat seluruh kendaraan pribadi menggunakan pelat putih pada tahun 2027.

Pemilik kendaraan tetap diizinkan memakai pelat hitam selama masa transisi karena statusnya masih dianggap sah.

Biaya pembuatan pelat nomor kendaraan baru dipastikan tidak mengalami perubahan dari aturan sebelumnya.

Tarif penerbitan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Biaya penerbitan pelat nomor roda dua ditetapkan sebesar Rp60 ribu per pasang.

Kendaraan roda empat atau lebih dikenakan biaya penerbitan pelat nomor sebesar Rp100 ribu per pasang.

Kasubdit STNK Korlantas Polri Komisaris Besar Taslim Chairuddin memastikan tidak ada perubahan tarif tersebut.