Pemerintah kembali menjatuhkan sanksi administratif dan denda pemulihan ekosistem kepada sejumlah korporasi.

Kebijakan tersebut diberikan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan pengumuman pembekuan izin terhadap enam perusahaan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan sebelum dirinya menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta.

Perusahaan pertama yang izinnya dibekukan adalah PT Hasil Kalimantan Jaya di Gunung Mas.

Konsesi perusahaan tersebut seluas 36.745 Ha dengan luas lahan terbakar mencapai 4.803 Ha.

Korporasi kedua yakni PT Taiyoung Engreen yang berlokasi di Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Perusahaan itu memiliki luas konsesi 59.810 Ha serta area terbakar seluas 1.049 Ha.

Berikutnya adalah PT Hutan Produksi Lestari yang beroperasi di wilayah Kapuas, Kalimantan Tengah.

Perusahaan tersebut memiliki konsesi seluas 10.050 Ha dengan luas lahan terbakar mencapai 718 Ha.

Sanksi serupa juga dijatuhkan kepada PT Ramang Aglo Lestari di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Perusahaan itu mencatatkan luas konsesi 13.580 Ha dan lahan terbakar seluas 420 Ha.

Kelima adalah PT Puspa Warna Cemerlang yang beroperasi di Kabupaten Gunung Mas.

Korporasi tersebut mempunyai konsesi seluas 12.920 Ha dengan luas lahan terbakar mencapai 348 Ha.

Terakhir, PT Sinergi Hutan Sejati di Barito Utara menerima sanksi dengan luas konsesi 68.286 Ha.

Perusahaan itu tercatat memiliki luas lahan yang terbakar seluas 193 Ha.

Kementerian Kehutanan mencatat total ada 32 korporasi yang telah dijatuhi sanksi administrasi.

Sebelumnya, pemerintah sudah memberikan sanksi administratif kepada 26 perusahaan lain.

Pemerintah juga membuka peluang untuk memproses hukum perusahaan tersebut secara pidana.

Langkah hukum lanjutan akan ditempuh apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana.