Dewan Pimpinan Pusat PDIP memberikan respons terhadap pernyataan mantan Presiden Joko Widodo.

Jokowi sebelumnya menyebut isu ijazah terkait dirinya dan Gibran Rakabuming Raka merupakan operasi politik.

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, menyatakan ketidaktahuannya mengenai operasi politik yang dimaksud.

Menurut Komarudin, polemik mengenai ijazah tersebut sebenarnya adalah persoalan sederhana yang berkaitan dengan konstitusi.

Dia menilai masalah ijazah tersebut tidak akan berlarut jika ditunjukkan sejak awal kepada publik.

Komarudin juga menuturkan bahwa pihak yang mempersoalkan masalah ini melihatnya dalam perspektif negara hukum.

Dia menyarankan agar pihak terkait membuktikan persoalan tersebut langsung melalui jalur pengadilan.

Sebagai anggota DPR, Komarudin mengaku sempat mendesak agar lembaganya menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan tersebut menyebutkan bahwa Gibran tidak memiliki bukti syarat kelulusan sekolah menengah atas.

Namun, dorongan tersebut justru menuai kritik di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat.

Komarudin menegaskan bahwa fungsi pengawasan yang dimilikinya mencakup penegakan aturan bagi pejabat tinggi.

Dia meminta agar isu ijazah Gibran tidak dibawa ke dalam ranah urusan pribadi.

Masalah itu harus dipandang secara menyeluruh dalam perspektif hukum bernegara.

Sebelumnya, Jokowi menuding isu ijazah anak sulungnya ditunggangi oleh penumpang gelap.

Jokowi menyampaikan bahwa polemik tersebut sengaja dimunculkan untuk merusak reputasi politik mereka.