Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia meminta pemerintah mengkaji kembali rencana penerapan kebijakan tidak naik kelas di sekolah.

Kebijakan tersebut rencananya akan mulai diberlakukan pada Tahun Ajaran 2027/2028 mendatang secara nasional.

Evaluasi Sistem Pendidikan

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyatakan institusi pendidikan harus fokus pada peningkatan kompetensi dasar siswa.

Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung perlu menjadi ukuran keberhasilan utama dibandingkan jumlah siswa yang tinggal kelas.

Ubaid menilai ancaman tidak naik kelas tidak akan langsung menyelesaikan akar permasalahan kualitas pendidikan yang ada.

Menurutnya, kegagalan siswa mencapai kompetensi sering kali dipicu layanan pembelajaran yang kurang berkualitas dari pihak sekolah.

Ia menegaskan bahwa sistem pendidikan, guru, serta fasilitas negara juga harus ikut dievaluasi secara menyeluruh.

Pemerintah diminta untuk menghadirkan sistem deteksi dini serta pendampingan belajar bagi siswa yang tertinggal sejak awal.

Saran Kebijakan dan Transparansi Penilaian

Ubaid menyampaikan bahwa pemerintah harus menyiapkan dukungan anggaran, tenaga pengajar, serta fasilitas yang memadai. Guru juga tidak boleh hanya dibebani target tambahan tanpa adanya sokongan yang konkret.

Kriteria kenaikan kelas juga harus transparan serta berkeadilan agar tidak merugikan kelompok tertentu.

JPPI mengingatkan pentingnya komunikasi dengan orang tua tanpa membebankan tanggung jawab pendidikan sepenuhnya kepada keluarga di rumah.