Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penyerahan uang tunai sebesar Rp 250 juta dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Nias.

Dana tersebut diduga berkaitan dengan praktik politik uang menjelang agenda Muktamar ke-35 NU.

Pihak penyidik KPK menyatakan bahwa penyerahan dana itu dilakukan atas inisiatif dari pihak terkait. Uang tersebut langsung disita untuk dianalisis dan memastikan hubungannya dengan dugaan tindak pidana korupsi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan keterangan tersebut di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Selasa (20/10/2026).

Ia menjelaskan bahwa hasil analisis akan menentukan langkah hukum berikutnya terkait status dana tersebut.

Apabila terbukti ada kaitan dengan tindak pidana korupsi, uang itu akan dipertahankan sebagai barang bukti. Sebaliknya, dana tersebut akan dikembalikan kepada pihak pemberi jika tidak ditemukan keterkaitan hukum.

Selain penyerahan dana dari Nias, lembaga antirasuah ini juga menerima pengaduan masyarakat dari PCNU Kabupaten Sekadau.

Laporan dari Sekadau tersebut berisi dugaan serupa mengenai politik uang tanpa disertai penyerahan uang.

Menanggapi polemik ini, Wakil Ketua Umum PBNU Saifullah Yusuf menilai isu aliran dana korupsi tersebut hanya sebuah kesalahpahaman.

Tokoh yang akrab disapa Gus Ipul itu meminta pihak pelapor agar menyertakan bukti pendukung yang valid.