Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberikan tanggapan terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menekankan pentingnya sikap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung saat ini.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara tasyakuran dan doa bersama HUT ke-62 Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, pada Selasa (20/10/2026).

Bahlil menyebut gugatan itu sebagai bagian dari dinamika demokrasi di tanah air.

Menurutnya, terdapat kelompok masyarakat yang berupaya memperjuangkan penafsiran serta keinginan mereka melalui jalur hukum. Segala persoalan tersebut harus ditangani secara tepat sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Partai Golkar menyatakan komitmennya untuk mematuhi seluruh ketentuan dan tahapan hukum yang ada. Bahlil menilai situasi ini perlu ditempatkan secara proporsional dalam kerangka negara hukum.

Pihaknya juga akan mencermati perkembangan perkara secara mendalam sebelum mengambil langkah sikap lanjutan. Bahlil mengingatkan semua pihak agar tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Di sisi lain, Gibran sebelumnya telah menyatakan sikap untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan hasil Pilpres 2024.

Ia memilih untuk memusatkan perhatian penuh pada tugas pemerintahan.

Gibran menegaskan prioritas utamanya saat ini adalah bekerja untuk masyarakat serta menyukseskan program Presiden. Ia juga sempat menjelaskan riwayat pendidikannya yang pernah menempuh kuliah sampai jenjang sarjana.