Presiden Prabowo Subianto memberikan persetujuan terhadap usulan Dewan Ekonomi Nasional untuk mengkaji ulang definisi korupsi.

Langkah tersebut disampaikan setelah rapat terbatas yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (20/10/2026).

Kajian dari DEN mengusulkan agar fokus penanganan korupsi beralih pada penyuapan atau bribery.

Pendekatan tersebut dinilai lebih sesuai dengan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang korupsi.

Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi internasional tersebut sejak sekitar dua puluh tahun yang lalu.

Selama ini, definisi korupsi di dalam negeri kerap dikaitkan secara dominan dengan unsur kerugian negara.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menilai pendekatan kerugian negara berpotensi memberatkan proses pengambilan keputusan bisnis.

Setiap kegiatan usaha diyakini memiliki unsur risiko kerugian yang perlu dibedakan dari tindak pidana suap.

Perubahan definisi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi aktivitas bisnis di Danantara.

Pemerintah berupaya menyelaraskan penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan standar global yang berlaku.

Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa penekanan pada kerugian negara dapat menimbulkan kendala bagi pengambilan keputusan bisnis.

Perubahan definisi yang dikaji DEN diharapkan memberikan kejelasan mengenai batas antara risiko bisnis dan tindak pidana korupsi.

Ia juga menyoroti bahwa pendekatan Indonesia yang selama ini mengaitkan definisi korupsi dengan kerugian negara berbeda dari standar yang menjadi rujukan dalam kajian DEN.