Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto menyetujui kajian yang mengeluarkan kerugian keuangan negara dari kategori korupsi.

Menurut Luhut, definisi korupsi seharusnya hanya mencakup praktik suap, tidak termasuk unsur kerugian keuangan negara.

Ia menyampaikan hal itu di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10), dengan alasan kajian tersebut mengacu pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Konvensi PBB melawan korupsi itu diratifikasi Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006.

Luhut menilai penanganan korupsi di Indonesia perlu mengikuti standar internasional.

Alasan Bisnis dan BPI Danantara

Luhut mengklaim Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memasukkan kerugian keuangan negara sebagai kategori korupsi.

Menurutnya, penerapan unsur tersebut memberatkan sektor bisnis, termasuk BPI Danantara yang membawahi BUMN-BUMN di Indonesia.

Ia menegaskan setiap operasi bisnis pasti memiliki risiko sendiri-sendiri.

Karena itu, Luhut menilai kajian ini penting untuk mencegah beban berlebih pada pelaku usaha.

UNCAC yang diratifikasi Indonesia 20 tahun lalu mencakup suap pejabat publik nasional dan asing, penggelapan kekayaan oleh pejabat publik, perdagangan pengaruh, serta penyalahgunaan jabatan.

Konvensi itu juga mengatur memperkaya diri secara tidak sah, penyuapan di sektor swasta, penggelapan kekayaan swasta, pencucian hasil kejahatan, penyembunyian hasil kejahatan, dan penghalangan penyidikan.

Sementara itu, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengkualifikasikan setidaknya 30 perbuatan sebagai tindak pidana korupsi.

Satu di antaranya adalah kerugian keuangan negara yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3.