Otoritas Jasa Keuangan membuka peluang untuk mengenakan sanksi lanjutan terkait dugaan pelanggaran transaksi pada saham emiten DSSA, BREN, dan CUAN.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan proses pengawasan dan pendalaman kasus tidak berhenti setelah pengenaan denda sebelumnya.

Temuan awal yang berujung pada sanksi administratif tersebut masih terus dikembangkan oleh tim pengawas pasar modal.

Pendalaman Indikasi Transaksi Terkoordinasi

Jajaran pengawasan pasar modal OJK saat ini sedang menggodok berbagai potensi pelanggaran lain yang melibatkan indikasi transaksi terkoordinasi.

Regulator menegaskan bahwa setiap penjatuhan sanksi tambahan memerlukan ketelitian serta dasar hukum yang matang.

Pihak berwenang tidak ingin bertindak terburu-buru tanpa pembuktian kuat mengingat kompleksitas jaringan transaksi yang melibatkan banyak pihak dan badan hukum asing.

OJK juga meluruskan bahwa penindakan yang dilakukan menyasar para oknum atau pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran transaksi, bukan kepada entitas emitennya secara langsung.

Sebelumnya, OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa denda senilai total Rp2,1 triliun yang mencakup Rp1,5 triliun untuk DSSA, Rp500 miliar untuk BREN, serta Rp100 miliar untuk CUAN.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menjelaskan denda tersebut diberikan setelah ditemukan bukti manipulasi pasar serta pengaburan identitas pemesan saham.