Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengkaji aturan baru mengenai kewajiban pelabelan untuk setiap konten buatan kecerdasan artifisial.

Langkah tersebut disiapkan untuk menghadapi risiko manipulasi informasi digital yang kini semakin sulit dibedakan dari kenyataan asli.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa perkembangan teknologi sintetis kini membuat batasan realita semakin tipis.

Situasi ini memicu potensi penyalahgunaan teknologi yang lebih besar untuk berbagai tindakan penipuan di ruang digital.

Sebagai contoh nyata, kasus penipuan pertemuan virtual di Hong Kong sempat merugikan sebuah perusahaan hingga mencapai US$25 juta.

Staf keuangan dalam insiden tersebut tertipu setelah mengikuti instruksi dari rekayasa digital yang menampilkan jajaran pimpinan perusahaan.

Pemerintah berharap regulasi pelabelan ini nantinya bisa mewajibkan para pengembang teknologi memberikan tanda keaslian konten.

Selain aturan menteri, pemerintah juga menyiapkan Peta Jalan Nasional Kecerdasan Artifisial periode 2026-2029 demi memperkuat tata kelola.

Masyarakat serta berbagai organisasi juga didorong untuk terus meningkatkan kemampuan dalam menilai kebenaran informasi secara kritis.