Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan belum menetapkan proyeksi pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi hingga akhir 2026.

Langkah tersebut diambil karena otoritas pajak masih harus mempertimbangkan target penerimaan negara yang telah ditetapkan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memastikan hak wajib pajak akan tetap dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pertimbangan penundaan proyeksi ini berkaitan erat dengan target penerimaan pajak 2026 yang dipatok sebesar Rp2.310 triliun.

Bimo menyatakan bahwa penentuan besaran restitusi nantinya akan mengikuti arahan langsung dari Menteri Keuangan.

Kebijakan perpajakan juga dirancang untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sekaligus mendukung belanja pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, DJP tetap memberikan perhatian khusus kepada sektor-sektor prioritas yang membutuhkan dukungan.

Sektor prioritas tersebut mencakup usaha mikro, kecil, dan menengah, perusahaan padat karya, serta pelaku usaha berorientasi ekspor.

Berdasarkan catatan DJP, realisasi restitusi pajak mencapai Rp198,71 triliun hingga periode September 2026.

Angka realisasi tersebut menunjukkan penurunan sebesar 38,08% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Nilai pengembalian pajak pada tahun lalu tercatat berada di angka Rp320,91 triliun secara keseluruhan.

Realisasi itu terdiri atas restitusi Pajak Penghasilan sebesar Rp59,08 triliun dan PPN serta PPnBM sebesar Rp137,79 triliun.

Selain itu, terdapat jenis pajak lainnya yang turut menyumbang nilai restitusi sebesar Rp1,84 triliun hingga September 2026.

Menteri Keuangan sebelumnya telah meminta agar pemrosesan restitusi bagi sektor usaha yang memerlukan arus kas dapat dipercepat.