Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengintensifkan pengawasan penerimaan negara secara mingguan.

Langkah tersebut dilakukan selama kuartal IV-2026 untuk menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Evaluasi Berkala Lintas Direktorat

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan evaluasi mingguan ini mencakup penerimaan, pengeluaran, hingga pembiayaan negara.

Koordinasi dilakukan secara berkala bersama seluruh direktorat jenderal terkait di Kementerian Keuangan.

Pemerintah meninjau komponen pendapatan secara menyeluruh termasuk kepabeanan, cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Selain pendapatan, sisi belanja dan penganggaran juga diselaraskan dengan Direktorat Jenderal Anggaran.

Aspek pembiayaan turut diperhitungkan melalui pertimbangan penerbitan instrumen pendanaan seperti Surat Berharga Negara.

Realisasi Pajak hingga September 2026

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga September 2026 mencapai Rp1.6078 triliun.

Angka tersebut menunjukkan peningkatan 24,1% secara tahunan dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp1.295,3 triliun.

Capaian tersebut baru memenuhi 68,2% dari target penerimaan pajak dalam APBN 2026.

Penerimaan PPh Nonmigas tercatat sebesar Rp809,3 triliun atau tumbuh 17,6% dari target.

Sementara itu, PPh Migas mencapai Rp43,6 triliun dan PPN serta PPnBM menyumbang Rp683,3 triliun.

Sebaliknya, PBB dan pajak lainnya mengalami penurunan 48,6% menjadi Rp71,4 triliun.

Percepatan Restitusi Pajak

Upaya mengejar target penerimaan juga diiringi dengan rencana mempercepat pencairan restitusi.

Pengembalian hak wajib pajak diarahkan kepada sektor industri padat karya serta UMKM.

Kebijakan tersebut bertujuan mendukung arus kas pelaku usaha yang memerlukan dukungan likuiditas.