Pemerintah resmi menerbitkan aturan baru terkait transportasi daring melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026.

Aturan tersebut mengatur pelindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital yang mulai berlaku sejak 8 Oktober 2026.

Respons Grab dan Maxim

Grab Indonesia menyatakan akan mempelajari ketentuan secara menyeluruh guna memastikan implementasi yang tepat di lapangan.

Pihak Grab menyebutkan bahwa layanan roda dua atau GrabBike telah menerapkan batasan komisi maksimal 8 persen sejak 1 Juli 2026.

Sementara itu, Maxim Indonesia menyampaikan pandangan berbeda mengenai batasan besaran komisi yang ditetapkan pemerintah tersebut.

Maxim menilai bahwa angka komisi 8 persen tersebut tergolong cukup rendah untuk mempertahankan keberlanjutan bisnis.

Peningkatan biaya teknologi, keamanan, hingga pemasaran menjadi alasan utama sorotan terhadap angka persentase tersebut.

Status Pengemudi Ojek Online

Di sisi lain, regulasi ini juga mendefinisikan status pengemudi ojek online sebagai bagian dari kelompok UMKM.

Maxim memandang penetapan status tersebut dapat memberikan kejelasan posisi hukum serta akses manfaat dari pemerintah.

Hingga kini, pihak Maxim masih menunggu penjelasan lebih lanjut untuk mengkaji dampak menyeluruh dari aturan baru ini.