Perpres Ojol Terbit Resmi Atur Potongan 8 Persen dan Penentuan Tarif
Pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 mengenai Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.
Regulasi baru ini menegaskan bahwa potongan bagi pengemudi ojek online ditetapkan maksimal sebesar 8 persen dari sebelumnya.
Aturan tersebut dirilis oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto dalam konferensi pers di Kompleks DPR, Jakarta.
Peraturan ini mencakup transportasi online yang meliputi ojek online, taksi online, hingga layanan kurir online.
Kemenhub Ditetapkan Sebagai Pengampu Tarif Dasar
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa batas potongan 8 persen telah dimuat dalam Keputusan Menteri Perhubungan.
Kebijakan tersebut sudah diberlakukan sejak tanggal 1 Juli 2026 untuk menjawab harapan para pengemudi online.
Sebelumnya, batas maksimal komisi aplikator mencapai 20 persen berdasarkan Kepmenhub Nomor KP 1001 Tahun 2022.
Penurunan komisi ini difokuskan khusus bagi pengemudi roda dua dan langsung diterapkan tanpa melalui masa uji coba.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya sempat meminta agar besaran potongan diaplikasikan di bawah 10 persen.
Permintaan tersebut disampaikan langsung saat pidato peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional, Jakarta.
Selain masalah potongan, regulasi baru ini menetapkan Kementerian Perhubungan sebagai penentu besaran tarif dasar.
Tarif referensi dari Kemenhub akan menjadi rujukan penting bagi kementerian teknis lainnya termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital.
Kementerian Komdigi mendapat tugas melakukan pengaturan pengangkutan barang dan antaran makanan agar pendapatan pengemudi terjamin.
Cakupan Perpres ini juga meliputi sistem elektronik, usaha mikro dan kemitraan, jaminan sosial, serta ketenagakerjaan.
Bambang menyebut aturan pelaksanaan dari kementerian terkait harus diterbitkan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2026.
Kementerian UMKM ditugaskan mengawasi perjanjian kemitraan yang terjalin antara pengemudi dan pihak aplikator.
Tiga kementerian sepakat membentuk forum komunikasi atau sekretariat bersama yang diketuai oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman.
Dudy menambahkan bahwa regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi para pengemudi ojek online setelah bertahun-tahun.
Update Terbaru
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB
Portugal Kalahkan Wales 3&2 dan Lolos Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB
YAAMPUN! Terikat Janji Gagal jadi Runner Up, Inilah Acara TV dengan Rating Terbaik Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:52 WIB
Penguatan Sektor Asuransi Dijalankan OJK Lewat Lima Pilar Strategis
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Persiapan Pindah Karier ke Bidang HR Tanpa Latar Psikologi
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB






