Pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 mengenai Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.

Regulasi baru ini menegaskan bahwa potongan bagi pengemudi ojek online ditetapkan maksimal sebesar 8 persen dari sebelumnya.

Aturan tersebut dirilis oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto dalam konferensi pers di Kompleks DPR, Jakarta.

Peraturan ini mencakup transportasi online yang meliputi ojek online, taksi online, hingga layanan kurir online.

Kemenhub Ditetapkan Sebagai Pengampu Tarif Dasar

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa batas potongan 8 persen telah dimuat dalam Keputusan Menteri Perhubungan.

Kebijakan tersebut sudah diberlakukan sejak tanggal 1 Juli 2026 untuk menjawab harapan para pengemudi online.

Sebelumnya, batas maksimal komisi aplikator mencapai 20 persen berdasarkan Kepmenhub Nomor KP 1001 Tahun 2022.

Penurunan komisi ini difokuskan khusus bagi pengemudi roda dua dan langsung diterapkan tanpa melalui masa uji coba.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya sempat meminta agar besaran potongan diaplikasikan di bawah 10 persen.

Permintaan tersebut disampaikan langsung saat pidato peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional, Jakarta.

Selain masalah potongan, regulasi baru ini menetapkan Kementerian Perhubungan sebagai penentu besaran tarif dasar.

Tarif referensi dari Kemenhub akan menjadi rujukan penting bagi kementerian teknis lainnya termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital.

Kementerian Komdigi mendapat tugas melakukan pengaturan pengangkutan barang dan antaran makanan agar pendapatan pengemudi terjamin.

Cakupan Perpres ini juga meliputi sistem elektronik, usaha mikro dan kemitraan, jaminan sosial, serta ketenagakerjaan.

Bambang menyebut aturan pelaksanaan dari kementerian terkait harus diterbitkan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2026.

Kementerian UMKM ditugaskan mengawasi perjanjian kemitraan yang terjalin antara pengemudi dan pihak aplikator.

Tiga kementerian sepakat membentuk forum komunikasi atau sekretariat bersama yang diketuai oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Dudy menambahkan bahwa regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi para pengemudi ojek online setelah bertahun-tahun.