Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Aturan tersebut mengatur layanan pengangkutan melalui platform digital beserta hubungan kemitraan pengemudi.

Regulasi ini merupakan tindak lanjut dari janji Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh Internasional. Beleid itu memuat jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian, hingga akses BPJS Kesehatan.

Aturan Pembagian Pendapatan dan Status Mitra

Peraturan tersebut menetapkan pembagian pendapatan bagi pengemudi yang sebelumnya 80% kini menjadi minimal 92% untuk pengemudi. Sementara itu, porsi untuk perusahaan aplikator ditetapkan maksimal 8%.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa pengemudi ojol ditetapkan sebagai pelaku usaha mikro. Status ini diambil dengan mempertimbangkan kegiatan mandiri serta kepemilikan kendaraan operasional.

Status tersebut membuat pengemudi tidak langsung dikenai pajak karena rata-rata pendapatan tahunan berada di bawah Rp500 juta. Kebijakan ini juga melibatkan koordinasi sejumlah kementerian terkait.

Kementerian Ketenagakerjaan menangani perlindungan sosial, sedangkan Kementerian Perhubungan mengatur tarif dan keselamatan. Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital mengawasi layanan pengiriman barang.

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia sempat menolak pengelompokan tersebut karena menilai pengemudi seharusnya diakui sebagai pekerja formal. Sejumlah perusahaan aplikasi seperti Gojek, Grab, dan Maxim juga memberikan tanggapan beragam.