Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengambil tindakan tegas terhadap jajarannya yang terbukti melakukan pelanggaran aturan.

Menteri Imipas Agus Andrianto menyebutkan sanksi telah dijatuhkan kepada sejumlah pegawai yang terlibat dalam praktik jual beli remisi.

Langkah penindakan tersebut bersumber dari hasil audit internal yang dijalankan oleh Inspektorat Jenderal terhadap seluruh prosedur pemberian potongan masa hukuman bagi warga binaan.

Pemeriksaan menyeluruh ini dilakukan menyusul mencuatnya berbagai dugaan pelanggaran administratif di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Sejumlah kasus dugaan jual beli potongan hukuman sempat menarik perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir.

Salah satu kejadian yang menjadi sorotan melibatkan proses pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana kasus penipuan Indra Kenz serta pelaku pelecehan seksual Mochamad Subchi Azal Tsani.

Status pembebasan bersyarat milik kedua narapidana tersebut akhirnya dicabut setelah kementerian melakukan evaluasi mendalam.

Agus menjelaskan bahwa prosedur pemberian remisi terhadap kedua narapidana itu terbukti dilaksanakan secara tidak benar.

Sebelumnya, persoalan dugaan pungutan liar di dalam lapas dan rutan mengemuka berdasarkan temuan dari pihak Ombudsman. Anggota Ombudsman Syafrida R.

Rasaha mendesak kementerian terkait agar memperketat sistem pencegahan terhadap potensi praktik transaksional.

Berdasarkan hasil peninjauan langsung ke Lapas Kelas IIA Cibinong, Ombudsman menerima banyak laporan mengenai dugaan pungli.

Praktik tidak sehat tersebut dilaporkan terjadi bukan hanya melibatkan petugas, tetapi juga antarsesama warga binaan di dalam fasilitas pemasyarakatan.