Publik dihebohkan dengan maraknya transaksi jual beli data pribadi milik warga Indonesia serta pejabat negara melalui aplikasi Telegram.

Data sensitif tersebut diperdagangkan dengan harga sangat murah, berkisar antara Rp2.000 sampai Rp10.000 per paket.

Asal-usul dan Validitas Data yang Bocor

Pakar siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menjelaskan bahwa informasi yang dijual itu berkaitan dengan kebocoran dari masa lalu.

Meskipun merupakan arsip lama, data tersebut dinilai masih memiliki nilai jual serta menyimpan risiko bahaya bagi pemiliknya.

Badan Siber dan Sandi Negara bersama Kementerian Komunikasi dan Digital turut memberikan tanggapan terkait peredaran informasi tersebut.

Pemerintah saat ini tengah melakukan penelusuran mendalam serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindak pihak terlibat.

Ancaman Nyata dari Arsip Lama

Menurut penjelasan dari BSSN melalui Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, kebocoran data yang saat ini sedang ramai merupakan data-data lama yang kemudian diramaikan kembali.

Kendati demikian, Alfons menuturkan bahwa data tersebut tetap berbahaya karena memuat informasi kependudukan dasar seperti NIK, wajah, dan alamat yang tidak bisa diubah begitu saja.

Dari beberapa kasus yang terjadi sebelumnya, data-data ini berasal dari berbagai sumber dan instansi publik yang sempat mengalami kebocoran akibat pengelolaan yang kurang bertanggung jawab.

Kalau punya modal sekitar 10 ribu sampai 30 ribu dolar AS, seseorang bisa membeli data tersebut secara keseluruhan lalu menjadikannya database.

Kalau bicara soal keabsahannya, Alfons menegaskan bahwa kemungkinan besar data itu valid karena NIK dan namanya benar.

Bahkan, ada aplikasi gratis yang memungkinkan pengguna memasukkan NIK dan memunculkan data terkait.

Kementerian Komdigi tetap melakukan penelusuran terhadap dugaan penyebaran dan jual beli data tersebut serta berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindak situs yang melanggar.