Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi memutuskan untuk melepaskan jabatannya setelah muncul kontroversi terkait temuan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Surat pengunduran diri tersebut telah diserahkan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

Keputusan itu diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral atas pelanggaran yang terjadi di area lapas.

Temuan Fasilitas Mewah dan Penonaktifan Pejabat

Ombudsman RI sebelumnya membongkar adanya klaster hunian mewah serta fasilitas eksklusif dalam inspeksi mendadak di Lapas Cibinong.

Pemeriksaan lanjutan membuat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putanto.

Empat pejabat struktural lain yang turut bertanggung jawab juga ikut dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan lebih mendalam.

Bangunan mewah yang berdiri di dalam kawasan lapas tersebut akhirnya dibongkar dan kini tinggal puing-puing berserakan.

Sebelum pengunduran diri ini, Mashudi sempat mendapat desakan keras dari Komisi XIII DPR untuk memecat pegawai yang terbukti melanggar aturan terkait fasilitas mewah tersebut.

Anggota Komisi XIII DPR Yanuar Arif Wibowo menegaskan perlunya sanksi tegas berupa pemberhentian dan proses hukum apabila ditemukan unsur pidana.

Temuan Ombudsman RI dalam inspeksi mendadak menunjukkan adanya klaster hunian mewah, mobil mewah, hingga fasilitas fitness dan simulator golf di area lapas.

Penghuni lapas juga dilaporkan mengakui membayar sejumlah uang untuk mendapatkan berbagai fasilitas eksklusif tersebut.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD turut mendorong evaluasi menyeluruh serta pemecatan pegawai karena masalah serupa sering berulang.

Sementara itu, Akbar Hadi memastikan pengunduran diri Dirjen Pemasyarakatan tidak akan mengganggu tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang tetap berjalan normal.