Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memberikan instruksi tegas kepada Inspektur Jenderal untuk mengaudit proses pemberian remisi bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

Langkah pemeriksaan tersebut diambil menindaklanjuti temuan yang disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia terkait adanya dugaan praktik pungutan liar di lingkungan rutan dan lapas.

Pemeriksaan menyeluruh oleh pihak Irjen turut mencakup peninjauan kembali atas pemberian pembebasan bersyarat kepada terpidana kasus investasi Binomo, Indra Kesuma alias Indra Kenz.

Agus menilai bahwa proses pemotongan masa pidana yang didapatkan oleh Indra Kenz bermasalah sehingga ia memerintahkan agar hak bebas bersyarat tersebut segera dicabut.

Temuan Ombudsman RI sebelumnya mengungkap bahwa praktik pemerasan di lapas sering kali dilakukan oleh sesama warga binaan, termasuk ancaman kekerasan fisik terhadap penghuni kamar.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan bakal memproses setiap pelanggaran yang ditemukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku saat ini.

Anggota Ombudsman RI Syafrida R.

Rasaha mengungkapkan bahwa praktik pungutan liar tersebut bukan dilakukan oleh petugas, melainkan sesama warga binaan di dalam lapas.

Pihaknya meminta agar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memperkuat sistem pengawasan guna mencegah praktik transaksional yang merugikan para penghuni lapas lainnya.