Kementerian Keuangan kini sedang mengembangkan teknologi kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Sistem berbasis artificial intelligence tersebut dirancang untuk mendeteksi berbagai potensi risiko perpajakan secara akurat.

Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman menyampaikan inisiatif ini dalam forum kerja sama administrasi perpajakan.

Pengembangan sistem pemantauan individu itu ditujukan khusus bagi kelompok wajib pajak berpenghasilan tinggi.

Teknologi tersebut akan diintegrasikan langsung ke dalam dasbor khusus yang menghubungkan berbagai informasi penting.

Informasi yang terhubung mencakup data wajib pajak, anggota keluarga, kepemilikan perusahaan, serta aset.

Pengawasan kelompok kaya sering terkendala karena sebaran aset mereka berada di berbagai perusahaan berbeda.

Melalui sistem baru, petugas pajak dapat mengidentifikasi perubahan nilai kekayaan tanpa menunggu laporan tahunan.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga memanfaatkan machine learning untuk mengawasi risiko pada sektor usaha.

Teknologi tersebut dipakai untuk menganalisis faktur pajak elektronik yang mencatat transaksi antarpelaku usaha.

Data transaksi itu membantu melacak pergerakan komoditas seperti buah kelapa sawit hingga volume minyak.

Hasil perhitungan kemudian dibandingkan dengan laporan penjualan pabrik guna menemukan ketidaksesuaian data.

Pendekatan analisis serupa kini juga mulai diterapkan secara bertahap pada sektor usaha lainnya.

Meski demikian, efektivitas teknologi tetap bergantung pada kemampuan petugas dalam mengelola data.