Mekanisme penyetaraan ijazah luar negeri menjadi salah satu isu pendidikan yang akan mendapat perhatian khusus dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hardian Irfani menyampaikan rencana tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026.

Pernyataan itu disampaikan ketika menanggapi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang kembali menjadi perbincangan publik setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi.

Lalu menilai bahwa tata kelola dan administrasi pendidikan di Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan dalam hal pengakuan hasil akademik dari luar negeri.

Menurut pandangannya, diperlukan mekanisme khusus supaya proses penyetaraan ijazah tersebut memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan.

Oleh karena itu, pihak parlemen meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selaku pemangku kepentingan untuk memiliki mekanisme tersendiri.

Lalu menyatakan bahwa Indonesia saat ini masih mempunyai kekurangan dalam pengaturan yang rinci mengenai pengakuan ijazah dari institusi pendidikan asing.

Ketiadaan regulasi khusus yang mengatur mekanisme tersebut dinilai sebagai persoalan mendasar dalam memastikan kepastian hukum status akademik lulusan luar negeri.