Kementerian Keuangan resmi mengubah mekanisme penyelesaian kewajiban perpajakan melalui PMK Nomor 71 Tahun 2026 yang berlaku sejak 2 Oktober 2026.

Aturan terbaru ini memprioritaskan pembayaran pokok utang pajak terlebih dahulu sebelum melunasi sanksi administratif.

Kebijakan tersebut menggantikan skema lama dalam PMK Nomor 118 Tahun 2024 yang sebelumnya memperhitungkan pembayaran secara proporsional.

Fasilitas Penghapusan Sanksi

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan penyesuaian ini memberikan ruang bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban pokoknya.

Wajib pajak juga dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Otoritas pajak menegaskan bahwa kebijakan ini bukan merupakan program pemutihan pajak yang menghapus kewajiban pokok utang.

Sanksi akibat proses sengketa pada tahap keberatan hingga peninjauan kembali tidak termasuk dalam fasilitas pengurangan tersebut.

Beleid baru ini turut mengatur pengurangan sanksi administratif termasuk untuk Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan persyaratan tertentu.

Permohonan pengurangan sanksi dapat diajukan paling lama dua tahun sejak peraturan menteri tersebut resmi berlaku.