Maxim Indonesia menyampaikan pandangan terkait kebijakan batas komisi aplikasi dalam regulasi terbaru yang baru saja diterbitkan oleh pemerintah.

Ketentuan batas komisi sebesar 8% dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2026 dinilai berpotensi menantang keberlanjutan bisnis transportasi daring.

Development Director Maxim Indonesia Dirhamsyah menyatakan bahwa perusahaan masih harus menanggung peningkatan biaya operasional yang cukup signifikan.

Biaya tersebut meliputi aspek teknologi, keamanan, perlindungan, dukungan pengguna, hingga pemasaran yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Pihak perusahaan kini masih menunggu aturan pelaksana yang lebih rinci sebelum menilai dampak dari regulasi tersebut secara menyeluruh.

Dirhamsyah menyebutkan bahwa aturan turunan perlu mempertimbangkan kondisi operasional nyata di lapangan.

Langkah ini dinilai penting agar kepentingan pengemudi, konsumen, serta penyedia platform tetap terjaga dalam keseimbangan yang adil.

Maxim sendiri berkomitmen untuk terus menyediakan layanan terjangkau serta memperkuat standar keamanan dan keselamatan.

Perusahaan juga memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah yang menetapkan status pengemudi transportasi daring sebagai bagian dari UMKM.

Kejelasan status tersebut dinilai sesuai dengan karakter pekerjaan berbasis platform dan ekonomi gig saat ini.

Sementara itu, Grab Indonesia turut merespons regulasi tersebut dengan menyatakan telah menerapkan ketentuan komisi maksimal 8% sejak 1 Juli 2026.

CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi menyampaikan bahwa perusahaan menghormati ketentuan tersebut untuk layanan transportasi penumpang roda dua.