Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan merealisasikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp198,71 triliun hingga akhir September 2026.

Nilai restitusi tersebut mengalami penurunan sekitar 38,7% apabila dibandingkan dengan perolehan pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sektor Usaha Prioritas

Pemerintah memberikan prioritas utama kepada kelompok tertentu yang membutuhkan dukungan arus kas dan kelancaran operasional.

Kelompok prioritas tersebut mencakup usaha mikro, kecil, dan menengah, industri padat karya, serta perusahaan berorientasi ekspor.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan bahwa pencairan dana bagi sektor-sektor tersebut diutamakan untuk membantu kebutuhan likuiditas.

Komponen restitusi terbesar disumbang oleh PPN dan PPnBM yang mencapai angka Rp137,79 triliun.

Sementara itu, pengembalian dari sektor PPh tercatat sebesar Rp59,08 triliun dan jenis pajak lainnya menyumbang Rp1,84 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa restitusi merupakan hak wajib pajak yang harus segera diproses sesuai ketentuan.

Di sisi lain, total penerimaan pajak secara keseluruhan berhasil mencapai Rp1.607,6 triliun atau setara dengan 68,2% dari target APBN 2026.