Pemerintah sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden untuk mengalihkan kepemilikan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia kepada pemerintah.

Pengalihan saham konsorsium pemegang saham Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut akan diserahkan kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan.

Kepastian Hukum dan Pengelolaan Kewajiban Keuangan

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Evita Manthovani menyampaikan rencana tersebut dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta.

Langkah ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi keberlanjutan layanan serta memastikan pengelolaan kewajiban finansial proyek tetap terukur.

Penyusunan regulasi tersebut melibatkan koordinasi lintas lembaga termasuk Kementerian Perhubungan, Badan Pengaturan BUMN, dan Danantara.

Kebijakan ini diharapkan memperjelas pembagian peran, hak, serta kewajiban setiap pihak agar tidak mengganggu kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan bahwa pembahasan pengalihan kewajiban utang Whoosh dan uji tuntas masih terus berlangsung.

Pemerintah berkomitmen menjaga agar layanan Whoosh terus berjalan tanpa membebani fiskal negara secara berlebihan.

Konsorsium dan Struktur Pembiayaan Proyek

Berdasarkan data laporan yang ada, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia merupakan konsorsium yang melibatkan sejumlah perusahaan BUMN.

Perusahaan tersebut meliputi PT KAI, PT Wijaya Karya Tbk, dan PT Jasa Marga Tbk.

PT KAI memegang porsi terbesar dalam konsorsium dengan kepemilikan sekitar 58,3 persen saham.

Nilai investasi proyek Whoosh mencapai US$7,2 miliar termasuk pembengkakan biaya sekitar US$1,2 miliar.

Skema pembiayaan proyek ini terdiri atas 75 persen pinjaman dari China Development Bank dan 25 persen modal pemegang saham.

Dalam porsi modal pemegang saham, PSBI menyumbang 60 persen, sedangkan 40 persen sisanya berasal dari pihak China yaitu Beijing Yawan HSR Co Ltd.