Partai Keadilan Sejahtera mendesak DPR RI agar mencermati putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa syarat pendidikan Wakil Presiden.

Langkah konstitusional tersebut dinilai penting untuk memperkuat etika dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara.

Respons dan Usulan di Parlemen

Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim tidak menemukan dokumen yang menunjukkan bukti pendidikan luar negeri yang setara tingkat sekolah menengah.

Kendati demikian, Mahkamah Konstitusi menegaskan tidak berwenang mendiskualifikasi kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Menanggapi hal tersebut, Pipin Sopian menyampaikan bahwa partainya menghormati putusan yang telah dikeluarkan lembaga peradilan.

Ia menilai DPR memiliki fungsi konstitusional untuk mengambil langkah lanjutan yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, usulan berbeda datang dari anggota Komisi II DPR RI yang mengusulkan pembentukan panitia khusus untuk penyelidikan.

Namun, gagasan tersebut mendapat penolakan dari sebagian anggota parlemen yang menilai pemanggilan penyelenggara pemilu sudah mencukupi.

Tanggapan Pihak Terkait

Gibran Rakabuming Raka menyatakan sikap menghormati seluruh tahapan dan proses yang telah berjalan di Mahkamah Konstitusi.

Ia memilih untuk tetap fokus menjalankan tugas pemerintahan serta menyukseskan program kerja pimpinan.

Presiden ketujuh RI juga menyarankan agar wacana lanjutan diselesaikan melalui mekanisme demokrasi dan aturan hukum yang berlaku.