Pakar politik sekaligus Direktur SCL Taktika Konsultan, Iqbal Themi, memberikan tanggapan terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai gugatan keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Putusan tersebut menyatakan bahwa permohonan gugatan tidak dapat diterima.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyebutkan tidak ada dokumen yang meyakinkan sebagai bukti kelulusan setingkat sekolah menengah atas milik Gibran.

Iqbal menilai persoalan ini tidak lagi berfokus pada keaslian dokumen semata.

Pertanyaan mendasarnya adalah mengenai pihak yang bertanggung jawab memastikan syarat pencalonan tersebut terpenuhi.

Publik dinilai berhak mempertanyakan proses verifikasi yang dilakukan sejak awal.

Ia berpendapat bahwa persoalan ini tidak boleh hanya diarahkan kepada Gibran secara personal.

Institusi yang terlibat dalam penyetaraan pendidikan dan pengawasan pemilu juga harus menjelaskan peran mereka.

Standar verifikasi untuk posisi wakil presiden dinilai harus sangat ketat.

Seluruh rantai verifikasi perlu dijelaskan secara terbuka demi menjaga kredibilitas sistem dan kepercayaan publik.

Transparansi dianggap sebagai cara terbaik untuk menghentikan spekulasi.

Dokumen yang digunakan perlu dibuka agar publik dapat menilai kejelasan prosedur dan regulasinya.

Mahkamah Konstitusi membacakan putusan tersebut dalam sidang perkara nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026 di Jakarta.

Perkara ini diajukan oleh sejumlah pemohon termasuk Komite Independen Pemantau Pemilu dan Partai Ummat.

Dalam persidangan sebelumnya, Denny Indrayana menjelaskan bahwa dokumen syarat pencalonan yang diserahkan adalah surat keterangan penyetaraan dari Kementerian Pendidikan.

Surat tersebut menyatakan studi di UTS Insearch setara dengan kelas 12, tetapi tidak menunjukkan keterangan kelulusan sekolah.