Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin memberikan tanggapan terkait usulan pembentukan panitia khusus dan hak angket.

Usul tersebut diajukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Khozin, secara yuridis aturan tersebut memang membuka ruang bagi lembaga legislatif untuk membentuk pansus atau menggunakan hak angket.

Namun, ia menyatakan pihak pimpinan dewan masih harus mempertimbangkan apakah langkah tersebut benar-benar akan diambil.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu mengaku pihaknya masih menunggu perkembangan sikap kelembagaan DPR dalam beberapa hari ke depan.

Pihaknya juga belum menerima salinan resmi putusan MK tersebut dan baru membaca sekilas dari berbagai pemberitaan media.

DPR pada prinsipnya menghormati putusan MK dalam perkara gugatan syarat pendidikan pencalonan Pilpres 2024 tersebut.

Khozin menilai putusan tersebut disusun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap secara langsung di dalam persidangan.

Lebih lanjut, ia memastikan hasil putusan tersebut bakal dijadikan masukan penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu.

Langkah itu diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu untuk melakukan perbaikan dan mitigasi.

Dengan demikian, proses verifikasi berkas persyaratan calon presiden dan wakil presiden ke depan bisa menjadi lebih jelas.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan perkara nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026 mengenai perselisihan hasil pemilu.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka.

Meski demikian, persidangan mencatat bahwa MK tidak menemukan dokumen ijazah yang menunjukkan Gibran menamatkan pendidikan setara SMA di luar negeri.