Simak Ketentuan Pengurangan Sanksi PBB Berdasarkan PMK 71 2026
Kementerian Keuangan resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026.
Aturan terbaru ini memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengurangi hingga menghapuskan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan.
Penerbitan beleid tersebut bertujuan untuk mendorong perekonomian nasional secara menyeluruh.
Aturan ini sekaligus mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan Keberatan, Pengurangan, Penghapusan dan Pembatalan di Bidang Perpajakan.
Berdasarkan pasal 27A dalam aturan tersebut, pengurangan atau penghapusan denda administratif dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Pengurangan sanksi ini didasarkan pada dokumen resmi seperti Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang telah memenuhi persyaratan perpajakan.
Permohonan keringanan sanksi ini wajib diajukan paling lama 2 tahun sejak peraturan menteri ini mulai berlaku.
Pasal 21 merinci bahwa sanksi yang dapat dihapus mencakup SKP maupun STP terkait serta denda administratif PBB dengan pengecualian khusus.
Sementara itu, Pasal 23 mewajibkan wajib pajak agar tidak sedang mengajukan keberatan atas dokumen ketetapan pajak terkait.
Apabila permohonan keberatan sebelumnya sempat diajukan, maka statusnya harus sudah dicabut, disetujui DJP, atau tidak dipertimbangkan.
Khusus untuk sektor Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak dipersyaratkan belum pernah mengajukan permohonan pengurangan PBB.
Jika permohonan pengurangan PBB pernah diajukan, dokumen tersebut harus sudah dicabut, dikembalikan, dan dianggap bukan sebagai permohonan resmi.
Update Terbaru
6 Gestur Tersembunyi Google Maps di Android untuk Zoom, Miringkan Peta, dan Pin Lokasi
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Jual Pabrik ke Roshel, Stellantis Dituntut Kembalikan Dana Publik oleh Kanada
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Neraca Pangan Nasional 2026 Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Smartwatch Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global Layar 3000 Nits
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kasus Pemerasan Imigrasi, Saksi Akui Rutin Berikan Uang Pelicin
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Alasan Pemecatan Xabi Alonso Menurut Pengakuan Gelar Lucas Vazquez
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Mengenal Perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB






