Kementerian Keuangan resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026.

Aturan terbaru ini memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengurangi hingga menghapuskan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan.

Penerbitan beleid tersebut bertujuan untuk mendorong perekonomian nasional secara menyeluruh.

Aturan ini sekaligus mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan Keberatan, Pengurangan, Penghapusan dan Pembatalan di Bidang Perpajakan.

Berdasarkan pasal 27A dalam aturan tersebut, pengurangan atau penghapusan denda administratif dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pengurangan sanksi ini didasarkan pada dokumen resmi seperti Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang telah memenuhi persyaratan perpajakan.

Permohonan keringanan sanksi ini wajib diajukan paling lama 2 tahun sejak peraturan menteri ini mulai berlaku.

Pasal 21 merinci bahwa sanksi yang dapat dihapus mencakup SKP maupun STP terkait serta denda administratif PBB dengan pengecualian khusus.

Sementara itu, Pasal 23 mewajibkan wajib pajak agar tidak sedang mengajukan keberatan atas dokumen ketetapan pajak terkait.

Apabila permohonan keberatan sebelumnya sempat diajukan, maka statusnya harus sudah dicabut, disetujui DJP, atau tidak dipertimbangkan.

Khusus untuk sektor Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak dipersyaratkan belum pernah mengajukan permohonan pengurangan PBB.

Jika permohonan pengurangan PBB pernah diajukan, dokumen tersebut harus sudah dicabut, dikembalikan, dan dianggap bukan sebagai permohonan resmi.