Fraksi PDIP di Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan usulan baru terkait aturan pemilihan umum.

Partai tersebut menginginkan kenaikan ambang batas parlemen mencapai 6 persen dalam rancangan undang-undang pemilu.

Besaran tersebut tidak hanya ditujukan untuk tingkat pusat saja.

Aturan itu juga direncanakan berlaku bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPR dari Fraksi PDIP, Said Abdullah, di Kompleks Parlemen.

Dia menyatakan bahwa penerapan persentase tersebut diharapkan bisa berlaku secara nasional.

Dalam kesempatan yang sama, pihak partai juga menanggapi usulan ambang batas nol persen dari sejumlah partai non-parlemen.

Usulan tersebut dinilai tidak masuk akal jika melihat varian warna politik yang begitu luas saat ini.

Selain itu, dalil mengenai suara pemilih yang terbuang dalam pemilu dianggap tidak relevan.

Sejumlah fraksi lain di DPR sendiri diketahui masih memiliki pandangan yang berbeda mengenai besaran ambang batas parlemen.

Partai NasDem mengusulkan angka 7 persen, sementara Partai Golkar mengusulkan 5 persen.

Partai Amanat Nasional justru ingin agar batas tersebut tetap berada di angka 4 persen atau bahkan diturunkan.

Panitia Kerja RUU Pemilu menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap seluruh masukan.

Seluruh pihak yang memberikan usulan akan diundang untuk mendengarkan pandangan mereka secara langsung.