Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak bisa lagi mencalonkan diri dalam pemilihan presiden berikutnya oleh kubu Denny Indrayana.

Bambang Widjojanto selaku kuasa hukum menyampaikan pandangan tersebut terkait putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan itu menyatakan bahwa Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat setara tingkat SMA di luar negeri.

Menurut Bambang, syarat pencalonan tersebut baru bisa dipenuhi apabila Gibran mengikuti penyetaraan Paket C.

Ia juga menilai tindakan tersebut sebagai perbuatan tercela yang membuat dasar pemakzulan atau impeachment menjadi terbuka.

Mahkamah Konstitusi dalam sidang putusan menyatakan bahwa permohonan gugatan keabsahan syarat pendidikan tersebut tidak dapat diterima.

Sidang perkara nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026 itu dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo di ruang sidang pleno Jakarta.

Amar putusan tersebut mengabulkan eksepsi termohon mengenai kedudukan hukum serta menolak eksepsi untuk selain dan selebihnya.

Bambang menilai bahwa putusan tersebut secara jelas telah membuktikan Gibran tidak memiliki syarat dasar yang sah sebagai calon dalam perhelatan Pilpres 2024 lalu.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tindakan itu merupakan bentuk perbuatan tercela yang bisa membuka peluang proses pemakzulan secara konstitusional.

Meski demikian, pihak pemohon sempat menyampaikan pandangan bahwa langkah pengunduran diri jauh lebih terhormat untuk dilakukan.