Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan untuk menolak permohonan gugatan yang mempersoalkan keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sidang putusan perkara nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026 tersebut berlangsung di Gedung MK, Jakarta, pada hari Selasa, 6 Oktober 2026.

Majelis hakim dalam konklusinya menilai bahwa para pihak pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan tersebut.

Sejumlah pihak yang tergabung sebagai pemohon meliputi KIPP, Partai Ummat, Denny Indrayana, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, serta beberapa perseorangan.

Ketua Majelis Hakim MK Suhartoyo menyampaikan bahwa eksepsi pihak termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah dinyatakan tidak berasalan menurut hukum.

Keputusan majelis hakim ini sekaligus menggugurkan pokok perkara yang sebelumnya didaftarkan oleh para pemohon melalui kuasa hukum Bambang Widjojanto serta Refly Harun.

Sebelumnya, para pemohon melayangkan gugatan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan Gibran sebagai Wakil Presiden periode 2024–2029.

Gugatan tersebut dilayangkan atas dasar tuduhan bahwa syarat pendidikan Gibran dinilai tidak memenuhi ketentuan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Dengan adanya pembacaan amar putusan tersebut, penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 kini tetap sah berlaku menurut hukum.