Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkapkan penyebab utama belum dilunasinya pembayaran bagi sebagian mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur program Makan Bergizi Gratis.

Menurut Sudaryono, keterkaitan tunggakan itu berakar dari proses peninjauan pembangunan dapur serta penanganan perkara hukum di Kejaksaan.

Klasifikasi Mitra dan Status Anggaran

Terdapat dua klasifikasi mitra SPPG yang terlibat dalam proyek pengadaan dapur fasilitas makanan bergizi ini.

Golongan pertama adalah pihak mitra yang membangun fasilitas dapur secara mandiri untuk kemudian dioperasikan.

Golongan kedua bertindak sebagai kontraktor pembangunan dapur yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara lewat BGN.

Untuk kategori kedua tersebut, proses pencairan dana belum dapat dilakukan karena pembangunannya masih berada dalam tahap peninjauan resmi.

Selain itu, proyek pembangunan yang dibiayai anggaran negara itu juga sedang berkaitan dengan perkara di Kejaksaan.

Menunggu Rekomendasi Lembaga Pemeriksa

Mengenai jadwal kepastian pelunasan tunggakan, pihak Badan Gizi Nasional memilih menunggu rekomendasi resmi dari lembaga pemeriksa terkait.

Pembayaran baru akan dieksekusi apabila Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Badan Pemeriksa Keuangan sudah memberi izin.

Sudaryono menegaskan bahwa penundaan tersebut bukan bentuk kesengajaan untuk menahan hak para mitra yang telah mengeluarkan biaya.

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional tetap melanjutkan agenda pembukaan dapur baru yang diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pihaknya merencanakan pembukaan ratusan dapur baru di wilayah Sumatera, Kalimantan, serta Bali untuk daerah dengan prevalensi stunting tinggi.