Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan menyatakan keberatan atas kebijakan baru terkait insentif dapur program Makan Bergizi Gratis.

Perubahan skema tersebut mengubah insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dari Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per porsi makanan.

Beban Investasi dan Wilayah Terpencil

Sekretaris Jenderal APGI3T Gardian Muhammad menilai skema baru itu merugikan mitra, terutama di wilayah terpencil dan 3T dengan penerima manfaat yang sedikit.

Dana insentif sebelumnya tidak hanya menjadi keuntungan mitra tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengembalian modal investasi fasilitas dapur.

Mitra harus menanggung biaya pembangunan bangunan, peralatan dapur, serta fasilitas pendukung dengan nilai investasi mencapai Rp1 miliar hingga Rp2 miliar.

Sementara itu, sebagian dapur SPPG di wilayah 3T hanya melayani 100 hingga 500 penerima manfaat saja.

Agenda Pertemuan dengan DPR dan BGN

APGI3T meminta Badan Gizi Nasional mempertimbangkan skema khusus yang memperhitungkan besarnya investasi serta kapasitas penerima manfaat di daerah terpencil.

Pihak asosiasi dijadwalkan akan bertemu dengan pimpinan DPR RI dan Kepala BGN Sudaryono pada pekan ini untuk membahas solusi atas persoalan tersebut.

Sebelumnya, BGN memberlakukan aturan baru tersebut per 5 Oktober 2026 melalui Peraturan BGN Nomor 13 Tahun 2026 guna menyesuaikan besaran insentif dengan volume porsi.