Penerapan bahan bakar bioetanol dengan kandungan etanol tinggi dinilai perlu segera dipercepat oleh pemerintah.

Langkah strategis tersebut dianggap penting guna memutus ketergantungan Indonesia terhadap pasokan impor bensin.

Kendati demikian, ketersediaan pasokan bahan baku domestik masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan energi ramah lingkungan ini.

Bahan baku etanol memanfaatkan sejumlah komoditas lokal seperti tebu, singkong, serta jagung yang jumlahnya masih terbatas.

Penerapan bahan bakar tersebut diyakini mampu menyerap tenaga kerja sekaligus menggerakkan perekonomian di berbagai daerah.

Selain pasokan bahan baku, uji komparasi secara komprehensif antara bioetanol dan bensin komersial juga penting dilakukan.

Pengujian tersebut diperlukan untuk membuktikan tingkat efisiensi serta emisi yang dihasilkan dari kedua jenis bahan bakar.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan peta jalan mandatori campuran bioetanol dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional.

Menteri ESDM menargetkan mandatori campuran bioetanol 10 persen atau E10 dapat dilaksanakan pada tahun 2027.

Program itu kemudian akan dilanjutkan ke tahap E20 pada rentang waktu tahun 2028 hingga tahun 2029 mendatang.

Peta jalan yang disiapkan turut menargetkan pengembangan lanjutan hingga E50 dengan memaksimalkan komoditas lokal.

Pertamina saat ini baru memasarkan produk bahan bakar berbasis campuran bioetanol 5 persen lewat Pertamax Green.

Pemerintah membidik penerapan E10 secara lebih luas terlebih dahulu demi menekan impor serta mematangkan industri dalam negeri.

Skema pembiayaan industri bioetanol nasional nantinya akan melibatkan unsur badan usaha milik negara, swasta, hingga masyarakat.

Pemerintah berperan memastikan ketersediaan lahan beserta legalitas kawasan untuk mendukung kelancaran program energi baru.