Bank Indonesia terus mematangkan pengembangan Rupiah Digital sebagai mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency.

Langkah tersebut dilakukan guna memperkuat ekosistem pembayaran nasional yang kini semakin terdigitalisasi secara luas.

Gubernur Bank Indonesia menyampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada 28 September 2026 bahwa BI telah memperoleh fatwa kehalalan.

Fatwa digital currency dan stablecoin tersebut diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Proyek pengembangan tersebut saat ini sudah memasuki tahap eksperimental transaksi lintas negara.

Rupiah Digital dirancang sebagai pelengkap uang kartal yang merupakan klaim langsung kepada bank sentral.

Desain ini berbeda secara mendasar dengan aset kripto maupun stablecoin komersial.

Langkah ini mengacu pada survei Bank for International Settlements yang mencatat 91 persen dari 93 bank sentral dunia sedang mengeksplorasi CBDC.

Pengembangan mata uang digital ini didukung oleh pesatnya fondasi pembayaran digital domestik.

Hingga Juni 2026, pengguna QRIS mencapai 65,77 juta dengan 44,86 juta merchant yang mayoritas merupakan pelaku UMKM.

Sektor tersebut mencatatkan 12,55 miliar transaksi senilai Rp 1,12 kuadriliun sepanjang semester I 2026.

Tren pertumbuhan itu berlanjut pada Agustus 2026 dengan volume transaksi pembayaran digital mencapai 6,11 miliar transaksi.

Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 40,36 persen secara tahunan.

Layanan BI-FAST juga membukukan 549 juta transaksi dengan nilai total mencapai Rp 1.346 triliun.

Inisiatif ini juga berfungsi menjaga kedaulatan moneter dari dominasi stablecoin global yang 98 persen berdenominasi dolar AS.

Efisiensi transaksi digital diharapkan mampu menopang sasaran pembangunan pada tahun 2027 mendatang.

Target tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen serta penciptaan hingga 3,49 juta lapangan kerja baru.