Pemerintah berencana memperluas cakupan asuransi Barang Milik Negara kepada lebih dari 20 kementerian dan lembaga pada tahun 2027 mendatang.

Kebijakan ini diterapkan melalui pengelolaan dana abadi penanganan bencana atau pooling fund bencana.

Langkah pemanfaatan skema transfer risiko tersebut bertujuan untuk meningkatkan perlindungan aset negara dalam jumlah besar.

Program asuransi berbasis pooling fund bencana ini sudah mulai diuji coba sejak 2025 pada tiga instansi pemerintah.

Ketiga instansi tersebut meliputi Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan.

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Joko Tri Haryanto menjelaskan perluasan ini diharapkan mampu meningkatkan rasio dan sektor proteksi.

Selama fase uji coba, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup menanggung pembayaran premi asuransi untuk ketiga kementerian tersebut.

Saat bencana melanda Sumatra pada 2025, klaim asuransi telah dicairkan untuk rehabilitasi aset yang terdampak.

Selain proteksi aset fisik, dana pooling fund bencana juga dialokasikan untuk pengembangan asuransi parametrik. Jenis asuransi ini memberikan pembayaran klaim berdasarkan indikator pemicu tertentu yang telah disepakati sebelumnya.