Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan penegasan tegas terkait larangan penggunaan alat bantu seksual bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

Sikap keagamaan tersebut disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI untuk menanggapi wacana penyediaan fasilitas bagi penghuni lapas yang sebelumnya dilontarkan oleh pihak DPR RI.

Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Abdul Muiz Ali, menyampaikan bahwa opsi penyediaan sarana tersebut sama sekali tidak memiliki landasan pembenar di dalam syariat Islam.

Penyaluran hasrat biologis yang sah menurut aturan agama hanya dapat dilakukan melalui ikatan pernikahan yang sah.

Bagi individu yang belum mempunyai kemampuan atau kesempatan menikah, mekanisme pengendalian diri yang dianjurkan adalah dengan melaksanakan ibadah puasa.

Selain menyoroti hukum agama, pihak Komisi Fatwa MUI turut menyayangkan tindakan pimpinan Komisi XIII DPR RI yang menyampaikan wacana sensitif tersebut secara terbuka di ruang publik.

Pejabat publik dinilai seharusnya bisa menjaga etika komunikasi serta mempertimbangkan norma moral dan syariat yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

MUI menyarankan agar usulan penyediaan alat bantu seksual bagi para narapidana tersebut sebaiknya tidak dilanjutkan demi menjaga norma.

Anggota DPR yang bersangkutan juga disarankan untuk segera menarik kembali pernyataan yang sempat digulirkan ke tengah masyarakat.

Sebelumnya, usulan fasilitas bilik keluarga dan alat mainan seks sempat diajukan dengan alasan kebutuhan warga binaan yang belum berpasangan selama menjalani masa pidana.