Pemerintah resmi membentuk Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Energi di Jakarta pada Kamis (1/10/2026).

Lembaga baru ini dipimpin oleh Bahlil Lahadalia untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan mempercepat transisi energi hijau nasional.

Direktur INDEF Green Transition Initiative Imaduddin Abdullah menyatakan lembaga ini menjadi momentum penting mengejar target PLTS 100 gigawatt peak.

Kajian INDEF GTI bersama Systemiq menunjukkan delapan kawasan industri prioritas berpotensi menyerap listrik bersih.

Kementerian baru dapat memperluas potensi tersebut melalui penyederhanaan birokrasi lewat konsep Kawasan Energi Terbarukan.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto menyoroti peningkatan produksi nikel olahan.

Produksi nikel melonjak dari 22 ribu ton pada 2014 menjadi 1,4 juta ton pada 2023.

Capaian tersebut mencakup 41 persen produksi dunia yang didukung investasi hilirisasi semester I 2026 menembus Rp300,1 triliun.

Tantangan utamanya adalah memastikan tambahan kapasitas industri tidak meningkatkan ketergantungan pada energi fosil.

Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Prof. Ir. ING Wardana menilai penggabungan koordinasi dapat membentuk ekosistem produksi energi hijau.

Program bahan bakar nabati seperti B50 yang dikombinasikan dengan etanol berpotensi menghentikan impor bahan bakar minyak.