Badan Gizi Nasional secara serentak mengaktifkan 480 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 16 provinsi wilayah timur Indonesia.

Pengoperasian ratusan unit baru ini dimulai pada Sabtu, 2 Oktober 2026.

Fasilitas tersebut difokuskan untuk menjangkau daerah tertinggal, terdepan, terluar, serta kawasan dengan tingkat prevalensi stunting yang tinggi.

Peresmian ini mendongkrak total dapur pelayanan yang beroperasi menjadi 27.022 unit setelah sempat mengalami masa moratorium.

Penambahan ratusan fasilitas ini berasal dari konsolidasi program nasional yang dikembangkan secara berkelanjutan. BGN berencana memperluas pembangunan dapur serupa ke berbagai wilayah lain seperti Kalimantan, Bali, dan Sumatra.

Kepala BGN, Sudaryono, menyoroti adanya kendala berupa konflik antara mitra pengelola dapur dan yayasan menaungi.

Sejumlah mitra diminta menyetorkan sejumlah uang per ompreng tanpa adanya kontribusi operasional dari pihak yayasan.

BGN membuka opsi bagi para mitra yang merasa dirugikan untuk segera mengganti yayasan pengelola.

Langkah tersebut bertujuan agar anggaran yang tersedia dapat terserap secara optimal untuk menyediakan menu makanan berkualitas bagi penerima manfaat.