Pemerintah menempatkan prinsip keadilan dan inklusivitas sebagai bagian krusial dari upaya transisi karbon.

Kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat adat, serta komunitas pesisir harus memperoleh ruang partisipasi yang setara.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidyat menyampaikan hal tersebut dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 di Turki.

Net-zero tidak boleh berarti nol peluang ekonomi bagi masyarakat.

Transformasi ini harus menuju ekonomi yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.

Solusi berbasis alam melalui perlindungan hutan dan mangrove terus dioptimalkan untuk menekan emisi.

Integrasi Ketahanan Iklim

Ketahanan iklim perlu diintegrasikan ke dalam seluruh proses pembangunan nasional.

Risiko iklim harus menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor penting.

Pemerintah turut mendorong perluasan akses negara berkembang terhadap pembiayaan konsensional dan transfer teknologi.

Kemitraan internasional harus berdampak nyata pada infrastruktur tangguh iklim serta pertanian berkelanjutan.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Aksi Iklim

Ia turut menambahkan bahwa transisi energi bersih perlu berjalan bersama penciptaan lapangan kerja yang layak dan peningkatan akses energi bagi masyarakat.

Jumhur mengatakan transisi menuju ekonomi rendah karbon tidak hanya berorientasi pada penurunan emisi, namun juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut meliputi membuka peluang ekonomi, memperluas akses energi, menciptakan lapangan kerja, serta memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.

Menurut Jumhur, ketahanan iklim perlu diintegrasikan ke dalam seluruh proses pembangunan yang dapat diawali dari perencanaan nasional, penganggaran, pelaksanaan di daerah, hingga pemantauan dan evaluasi.

Ia menyebut risiko dan kerentanan iklim harus menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor, termasuk tata ruang, pembangunan infrastruktur, pertanian, pengelolaan air serta kesehatan masyarakat.